JAKARTA – Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK) melakukan audiensi dengan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman di Gedung Smesco Indonesia, Jakarta, Rabu 22 Juli 2026.
Pertemuan yang difasilitasi oleh Badan Penghubung Daerah Sulbar tersebut menjadi langkah strategis Pemprov Sulbar dalam memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat guna mendorong pengembangan UMKM sebagai penggerak utama perekonomian daerah.
Dalam audiensi tersebut, Suhardi Duka didampingi oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sulbar Ince Rachmad, Plt. Kepala Biro Perekonomian dan Pembangunan Sulbar Firman, Tenaga Ahli Gubernur Sulbar Abd. Wahab Abdy, Ketua Komisi I DPRD Sulbar Syamsul Samad, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sulbar Ahmad Junaedi, serta Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulbar Eka Putra Budi Nugroho.
Sementara itu, Menteri UMKM didampingi oleh Deputi Bidang Usaha Kecil Temmy Satya Permana, Plt. Deputi Bidang Usaha Mikro M. Riza Damanik, serta Tenaga Ahli Menteri UMKM Ajie Kurniawan.
Pada kesempatan tersebut, Suhardi Duka memaparkan kondisi UMKM Sulbar yang memiliki 24.363 unit usaha mikro dan kecil serta 375 usaha menengah, didominasi sektor olahan makanan dan tekstil. Meski memiliki potensi besar, sebagian besar pelaku UMKM masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari rendahnya legalitas usaha, keterbatasan sarana produksi, hingga minimnya kemitraan formal.
Salah satu usulan utama yang disampaikan adalah revitalisasi Gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT-KUMKM) Sulbar yang mengalami kerusakan berat akibat gempa bumi tahun 2021 di Mamuju. Pemprov Sulbar berharap dukungan Kementerian UMKM agar gedung tersebut dapat kembali berfungsi sebagai pusat konsultasi, pelatihan, kurasi produk, uji mutu, dan etalase produk unggulan daerah.
Selain itu, Gubernur Sulbar juga mengusulkan bantuan sarana produksi berupa mesin pengolahan kakao, kopi, kelapa, aren, dan hasil perikanan, pembangunan rumah produksi tenun, pengembangan industri pakan ternak, pelatihan peningkatan kualitas produk, serta fasilitasi Sertifikasi SNI, Halal, dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) guna meningkatkan daya saing UMKM Sulbar.
Melalui audiensi ini, Pemprov Sulbar berharap terjalin kolaborasi yang semakin kuat dengan Kementerian UMKM dalam mempercepat pengembangan ekonomi kerakyatan, meningkatkan daya saing UMKM, menciptakan lapangan kerja, serta mendukung terwujudnya pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Sulbar. (*)
Komentar