MAJENE – Peningkatan pelayanan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sangat penting untuk memastikan akses kesehatan yang merata.
Hal ini, juga ditegaskan Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Majene, Sudirman dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang Rapat DPRD Majene, Selasa (24/05/2026).
Di hadapan jajaran Dinas Kesehatan Majene serta seluruh Kepala Puskesmas di Majene, Sudirman menyampaikan keprihatinan dan kritik keras terhadap kondisi pelayanan kesehatan di Puskesmas Sendana I dan menyoroti sejumlah persoalan untuk segera mendapat perhatian dan pembenahan agar tidak berdampak terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Salah satu yang menjadi sorotan, adalah adanya pernyataan bahwa pemeriksaan HB (Kadar Hemoglobin hanya dilakukan kepada pasien gawat darurat. Untuk itu perlu dievaluasi karena pemeriksaan HB merupakan bagian penting dalam pelayanan kesehatan ibu hamil,” bebernya.
Ia mempertanyakan tentang kondisi ibu hamil yang akan menjalani persalinan. “Apabila tidak mendapatkan pemeriksaan HB sebelumnya, mengingat kondisi kadar hemoglobin dapat menjadi salah satu indikator penting yang berkaitan dengan keselamatan ibu maupun bayi,” tuturnya.
Sudirman juga menyoroti ketersediaan masker nebulizer yang digunakan untuk terapi uap bagi pasien gangguan pernapasan. Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam rapat, stok masker nebulizer disebut telah kosong sejak Maret 2026.
Akibat kondisi itu, sejak Maret hingga 13 Mei 2026, pasien yang membutuhkan terapi uap disebut menggunakan masker nebulizer bekas yang telah dicuci dan digunakan kembali.
“Kondisi ini perlu menjadi perhatian serius karena sebagian penyakit pernapasan memiliki potensi penularan, termasuk pasien tuberkulosis (TB) yang juga membutuhkan layanan terapi uap,” ujarnya.
Tidak hanya itu, keterbatasan layanan pemeriksaan laboratorium yang beberapa kali mengalami kekosongan sehingga berpotensi mempengaruhi proses diagnosis dan penanganan pasien.
“Persoalan lainnya yang menjadi perhatian adalah pelayanan dokter di puskesmas yang belum maksimal, yang dipengaruhi keterbatasan obat-obatan serta fasilitas pemeriksaan penunjang,” ungkapnya.
Komisi III DPRD Majene meminta Dinas Kesehatan untuk melakukan evaluasi serta mengambil langkah perbaikan agar pelayanan kesehatan di fasilitas tingkat pertama dapat berjalan sesuai standar pelayanan yang berlaku.
“Kalau kondisi seperti ini terus dibiarkan, maka yang paling dirugikan adalah masyarakat sebagai pengguna layanan fasilitas kesehatan. Pelayanan kesehatan harus menjadi prioritas karena menyangkut keselamatan dan hak dasar masyarakat,” tegasnya. (edy/hmn)
Komentar