Lahan perhutanan sosial berperan penting dalam membuka usaha bagi para petani dan rakyat. Realisasi perhutanan sosial sudah mencapai lebih dari 5 juta ha.
Lapangan Omah Tani di Kabupaten Batang, Jawa Tengah pada Kamis (6/6/2022) siang, dipadati ribuan petani. Ketua Gema Perhutanan Sosial Indonesia Siti Fikriyah menyebut, sedikitnya ada 10.000 petani yang hadir di acara syukuran hasil bumi Gerakan Masyarakat (Gema) Perhutanan Sosial itu. Para petani datang dari seluruh pelosok Jawa Tengah dan sebagian Jawa Timur.
“Kami sudah membatasi, tapi animo para petani penerima sertifikat perhutanan sosial sangat luar biasa. Mereka ingin ketemu Presiden,” kata Siti Fikriyah, dalam sambutannya di depan Presiden Joko Widodo.
Presiden Joko Widodo menghadiri acara syukuran hasil bumi Gema Perhutanan Sosial di Lapangan Omah Tani. Sebelumnya menggelar peletakan batu pertama pembangunan pabrik batu baterai di Kawasan Industri Batang yang tak jauh dari Lapangan Omah Tani.
Siti Fikriyah menjelaskan, acara itu digelar untuk menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan serta berterima kasih kepada Presiden Jokowi atas beberapa kebijakan yang benar-benar menyentuh para petani dan masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan. Kebijakan tersebut yaitu kebijakan perhutanan sosial, kawasan hutan dengan pengelolaan khusus (KHDPK), serta kebijakan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan, utamanya permukiman di dalam kawasan hutan.
“Perhutanan sosial ini memberi berkah, membuat para petani dapat merasa ayem bisa menggarap hutan, bisa panen. Banyak juga petani dari desa-desa yang dengan lahan pertanian terbatas, dan satu-satunya lahan yang bisa dimanfaatkan adalah hutan di sekitar mereka. Sekarang dengan perhutanan sosial mereka menggarap lahan, menanam, dan sudah menghasilkan. Ini berkah yang baik dan harus disyukuri,” ujar Siti Fikriyah.
Dalam acara itu disuguhkan berbagai hasil bumi yang dibawa petani dari berbagai daerah. Mulai dari pisang, jagung, hingga buah-buahan lainnya. Hasil bumi tersebut merupakan hasil dari olah lahan pertanian program perhutanan sosial yang dicetuskan oleh Jokowi beberapa tahun silam.
Program Perhutanan Sosial sendiri bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pola pemberdayaan dengan tetap berpedoman pada aspek kelestarian. Program Perhutanan Sosial akan membuka kesempatan bagi masyarakat di sekitar hutan untuk mengajukan hak pengelolaan area hutan kepada pemerintah. Masyarakat diberi kesempatan mengajukan pengelolaan hutan selama 35 tahun untuk tanah-tanah negara yang ditelantarkan.
Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menegaskan kepada jajarannya agar tidak membiarkan ada lahan yang telantar. “Jangan sampai kita biarkan ada lahan yang telantar, ada lahan yang tidak produktif, benar? Ada lahan yang tidak digunakan apa-apa, dibiarkan, nggak boleh. Semuanya harus produktif. Nanti itu urusannya Menteri Kehutanan. Ada lahan, misalnya, HGU sudah lebih dari 10 tahun, lebih dari 20 tahun tidak diapa-apain, itu nanti urusannya Menteri LHK plus Menteri BPN,” ujar Presiden Jokowi.
Menurut Presiden Jokowi, lahan perhutanan sosial memiliki peranan penting dalam rangka membuka usaha bagi para petani dan rakyat. Untuk itu, Presiden Jokowi meminta kepada jajarannya, dalam hal ini Menteri BUMN Erick Thohir dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, untuk memberikan pendampingan, baik terkait manajemen maupun sarana dan prasarana.
“Saya juga minta agar para petani perhutanan sosial ini juga diperhatikan sarana dan prasarananya betul? Setuju mboten? Nggih? Sekarang kembali ke Bu Siti (Siti Nurbaya-Menteri KLH) karena yang memberikan SK itu Bu Siti. Saya minta juga agar ada percepatan dalam rangka redistribusi lahan maupun juga SK-nya. Nggih setuju nggih? Bu Siti mohon didengarkan beliau-beliau ini,” ucapnya.
Presiden Jokowi menyampaikan pula bahwa luas lahan yang sudah dibagi untuk perhutanan sosial di Pulau Jawa selama hampir lima tahun seluas 324 ribu hektare. Di seluruh Indonesia sudah lebih dari lima juta hektare, lebih sedikit. Realisasi perhutanan sosial hingga saat ini sudah mencapai lebih dari 5 juta ha, menjangkau 1.106.195 KK, dengan 7.632 unit SK izin/hak.
Capaian 5 juta ha dari 12,7 juta ha target pemerintah, hampir 40%, belum terlalu menggembirakan mengingat waktu kerja tinggal sedikit. Butuh kerja keras semua pihak. Presiden Jokowi juga berharap, agar luas 5 juta yang sudah dibagi itu bisa secepatnya naik menjadi 10 juta atau lebih. Luas di Jawa yang sudah dibagi 324 ribu hektare naik lagi menjadi 500 ribu (hektare) atau lebih. “Tetapi lahan-lahan yang ditelantarkan atau lahan BUMN yang memang bisa dikerjasamakan,” tegas Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi mengulang pernyataan sebelumnya bahwa yang dibagi itu bukan hanya untuk luas lahan yang besar-besar. Yang kecil-kecil juga membutuhkan lahan dan harus jelas kepemilikannya, supaya tidak bermasalah. Makanya perlu diterbitkan SK Perhutanan Sosial.
“Sehingga rakyat ini bisa mengakses ke yang namanya lahan, bisa mengakses ke hal yang namanya tanah, ini penting. Tanpa itu, bagaimana rakyat mau berproduksi? Bener ndak? Di tanah siapa mau berproduksi? Iya, ndak? Oleh sebab itu, yang namanya lahan perhutanan sosial ini penting dalam rangka membuka usaha bagi para petani dan rakyat kita,” tegas Presiden Jokowi.
Namun demikian Presiden Jokowi mengakui, kerja pemerintah untuk program ini belum selesai. Perlu pendampingan manajemen, dan pendampingan sarana. “Benar? Itu masih kurang kan? Nggih? Nggih? Nggih? Nggih? Nggih? Nah, tolong ini dicatat Menteri BUMN. Pak Erick Thohir, ini dicatat. Jadi yang dibutuhkan itu apa. Di sini juga ada gubernur. Saya juga minta agar petani perhutanan sosial ini diperhatikan sarana prasarananya,” tutur Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi mengingatkan pula bahwa saat ini dunia mengalami krisis. Sebanyak 220 negara di dunia mengalami hal yang sama. Pandemi baru akan pulih, muncul persoalan besar kedua perang di Ukraina. Sehingga yang terjadi sekarang ini banyak sekali negara sudah mulai kekurangan pangan, sudah mulai kehabisan bahan pangan.
Gandum saat ini sudah naik 30–50 persen. Kedelai naik dan beras juga naik. Bahkan kalau beras di Indonesia rata-rata harganya kira-kira Rp10.700, di Amerika sekarang sudah Rp52.000, dan di Thailand Rp18.200.
“Oleh sebab itu, jangan sampai kita biarkan ada lahan yang telantar, ada lahan yang tidak produktif, benar? Ada lahan yang tidak digunakan, apa-apa dibiarkan, enggak boleh. Semuanya harus produktif. Nanti itu urusannya Bu Menteri Kehutanan. Ada lahan, misalnya HGU sudah lebih dari 10 tahun, lebih dari 20 tahun tidak diapa-apain, itu nanti urusannya Bu Menteri LHK plus Pak Menteri BPN,” kata Presiden Jokowi. (***)
Komentar