BBM Bersubsidi Butuh Pengawasan Ketat

Anggota Komisi VII DPR RI Diah Nurwitasari. Foto: Muncen/rni

JAKARTA – Penerapan aplikasi MyPertamina untuk mengakses BBM bersubsidi jenis solar dan pertalite butuh pengawasan ketat.

Kebocoran BBM bersubsidi ke industri atau kelompok mampu harus dihindari, agar program subsidi ini tepat sasaran.

Anggota Komisi VII DPR RI Diah Nurwitasari menilai, program digital MyPertamina membutuhkan pula sosialisasi masif dan setelah itu akan dilakukan evaluasi untuk penyempurnaan. Dengan begitu, kelompok masyarakat berdaya beli rendah bisa menikmati.

BACA JUGA:  Jokowi Buka PON XXI Aceh-Sumut, Ketua KONI Sulbar: Kita Berharap Atlet-Atlet Sulbar Memberikan yang Terbaik

“Masih butuh sosialisasi dan penyempurnaan bagaimana melakukan upaya agar BBM bersubsidi dinikmati masyarakat yang membutuhkan dan tidak ada kebocoran ke industri atau kelompok pemilik kendaraan mewah yang mengonsumsi BBM bersubsidi,” harap Diah, Kamis (30/6/2022).

Hanya saja, masih banyak kendala di awal program ini diluncurkan, yaitu masyarakat yang tidak memiliki handphone (HP) atau HP-nya bukan smartphone. Ini belum diantisipasi dengan baik.

BACA JUGA:  Kontingen Sulbar Turut Meriahkan Defile Pembukaan PON XXI Wilayah Sumut di Stadion Baharuddin Siregar Deli Serdang

Masalah kedua, lanjut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, HP bisa berpindah tangan. Bisa saja HP milik seseorang, tapi aplikasinya di HP lain, kemudian digunakan orang yang tidak berhak. Inilah beberapa masalah teknis yang perlu diatasi segera.

“Karena sasaran adalah masyarakat yang tidak mampu, berarti pertanyaan berikutnya kalau mereka tidak mampu apakah memiliki gadget atau HP yang bisa meng-install,” kata Diah lagi.

BACA JUGA:  Dimas Ayogya Julianto, Atlet Panah Sulbar Lolos 1/16 Besar PON XXI Aceh-Sumut

Ia menilai, tujuan program MyPertamina ini baik. Tinggal bagaimana sosialisasinya dilakukan secara sungguh-sungguh dan cermat.

Dengan program ini pula, bisa terdata siapa saja kelompok masyarakat yang berhak mendapatkan subsidi BBM. Pengawasan sekali lagi jadi kunci sukses program tersebut, tutup legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat II ini. (mh/sf)

Komentar