MAJENE – Dalam mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan.
Untuk itu, kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) sangat penting karena berfungsi sebagai wadah dialog partisipatif untuk menyelaraskan kebijakan dengan harapan masyarakat untuk membahas, mengevaluasi, serta mencari solusi terkait peningkatan kualitas pelayanan dan rancangan kebijakan publik.
Hal ini, senada dipaparkan Sekretaris Daerah (Sekda) Majene H. Ardiansyah saat memimpin FKP Tahap Kedua di ruang Rapat Sekda Majene, Rabu (15/07/2026).
Di hadapan para peserta FKP, Ardiansyah menjelaskan, FKP sebagai upaya pemerintah daerah dalam membangun sistem pelayanan publik yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif.
“Pemerintah daerah Kabupaten Majene terus berupaya melakukan perbaikan kualitas layanan meskipun masih terdapat kekurangan,” tuturnya.
Ia menekankan, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majene untuk terus melaksanakan review standar pelayanan secara berkala. “Ini sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik,” jelasnya.
Ditempat yang sama, Staf Fungsional Sekda Majene Anugrah menguraikan sejumlah gambaran evaluasi. “Terdapat 50 jenis layanan yang tersebar di 12 bagian di lingkup Sekda Majene, salah satu fokus evaluasi adalah perbaikan sistem manajemen surat-menyurat dan percepatan alur birokrasi,” urainya.
Ia juga mengaku, telah melakukan langkah antisipasi, seperti mengkategorikan surat masuk menjadi tiga kategori, sangat segera, segera, dan biasa.
“Selain itu, kami terus mendorong transformasi digital melalui integrasi TTE (Tanda Tangan Elektronik) dan pemanfaatan sistem pengingat melalui aplikasi komunikasi untuk meminimalisir hambatan pelayanan,” terangnya.
Pantauan, Hasil dari FKP akan difinalisasi menjadi dokumen standar pelayanan yang resmi. Sehingga Pemkab Majene berharap, standar pelayanan yang telah disusun dapat memberikan dampak positif dan bermanfaat kepada masyarakat luas.
Hadir pada FKP, Staf Ahli, Asisten bersama para pimpinan OPD, elemen masyarakat sipil, akademisi, tokoh masyarakat, LSM, serta sejumlah awak media. (rls/hmn)
Komentar