MAMUJU – Komisi IV DPRD Sulba bersama Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Sulbar, membahas hasil monitoring dan evaluasi (monev) bidang kesehatan tahun 2025, Rabu 11 Februari 2026.
Dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Sulbar Abdul Rahim, Kepala DKPPKB Sulbar dr. Nursyamsi Rahim menegaskan komitmen kuat pemerintah daerah dalam menurunkan angka kematian ibu (AKI).
dr. Nursyamsi Rahim menyampaikan bahwa meskipun jumlah kematian ibu mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, persoalan ini masih menjadi perhatian serius, khususnya di beberapa kabupaten dengan kasus tertinggi seperti Polman dan Majene.
Sejalan dengan visi “Sulbar Maju dan Sejahtera” yang digagas Gubernur Sulbar Suhardi Duka, Pemprov Sulbar melalui DKPPKB menjadikan penguatan layanan kesehatan ibu sebagai prioritas utama pembangunan kesehatan daerah.
Kebijakan diarahkan pada langkah preventif, deteksi dini kehamilan berisiko, serta peningkatan mutu layanan persalinan yang aman dan berkualitas.
Dalam paparannya, dr. Nursyamsi Rahim menjelaskan bahwa penyebab utama kematian ibu masih didominasi perdarahan obstetrik, hipertensi dalam kehamilan, serta komplikasi non-obstetri. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan layanan antenatal terpadu, kesiapsiagaan fasilitas kesehatan, dan optimalisasi sistem rujukan maternal di seluruh wilayah.
“Sebagai langkah strategis, kami telah menetapkan sejumlah program prioritas, di antaranya penguatan layanan PONED dan PONEK, optimalisasi sistem rujukan 24 jam, pelaksanaan Audit Maternal Perinatal secara berkelanjutan, serta fokus intervensi di wilayah prioritas seperti Polman dan Majene,” ungkapnya.
Komisi IV DPRD Sulbar menyambut baik komitmen tersebut dan mendorong implementasi kebijakan secara konsisten di lapangan. Sinergi antara legislatif dan eksekutif diharapkan mampu mempercepat penurunan angka kematian ibu, melindungi generasi masa depan, serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Sulbar secara berkelanjutan. (*)
Komentar