JAKARTA – Berdasarkan Penilaian Ombudsman RI, nilai kepatuhan Sulbar mengalami kemajuan dari kategori kuning menjadi kategori hijau.
Atas capaian itu, selain mendapatkan penghargaan dari Ombudsman RI, Pemprov Sulbar mendapatkan apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri melalui Wastama Itjen Kemendagri Azwan, dan Staf Khusus Mendagri Dr Kastorius Sinaga pada saat menyampaikan apresiasi dalam Laporan Evaluasi Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan triwulan III di Jakarta , Selasa (20/2/2024).
Diketahui ada empat indikator sehingga sebuah pemerintahan masuk kategori hijau, yakni dimensi input meliputi kesiapan SDM, sarana dan prasarana. Dimensi proses, yakni harus sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2009
Ketiga dimensi pengaduan, di mana pemerintah perlu menghadirkan layanan pengaduan untuk menerima aduan dari masyarakat. Terakhir dimensi output, yakni pendapat masyarakat terkait pelayanan, apakah puas atau tidak puas, atau masih ada kekurangan.
Prof Zudan Arif Fakrulloh berharap torehan prestasi itu dapat mendorong OPD dan pemda di Sulbar terus meningkatkan kualitas pelayanan di Sulbar. Sestama BNPP ini menginginkan beberapa pemda yang masih kategori kuning dapat masuk kategori hijau.
Olehnya, Zudan menekankan beberapa poin yang perlu dijalankan ke depan, yaitu SDM, sarana dan prasarana, layanan pengaduan, SOP, dan berbasis digital.
“Layanan pengaduan ini bukan hanya ada tetapi bagaimana merespon dan menyelesaikan aduan itu,” kata Zudan. (rls)
Komentar