JAKARTA – Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI menyelenggarakan seminar nasional bertemakan, ‘Hak Imunitas Wakil Rakyat’. Seminar yang berlangsung di Jakarta, Senin (3/10/2022) ini mengundang Pimpinan DPRD dan Pimpinan Badan Kehormatan DPRD Provinsi seluruh Indonesia.
Ketua MKD DPR RI Adang Daradjatun mengatakan, tujuan acara guna mendapatkan masukan dari ahli dan kepolisian mengenai Hak Imunitas Wakil Rakyat.
“Tujuan dari acara ini untuk mendapatkan masukan mengenai Hak Imunitas Anggota Dewan agar tidak ada kesalahpahaman di lapangan,” Adang Daradjatun saat memberikan sambutan.
Sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang (UU), kata Adang , penegakan hak imunitas yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR.
“Berdasarkan Undang-Undang Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis,” urainya.
Hal itulah yang perlu ditegaskan dan dipahami bersama bahwa Anggota DPR dilindungi dengan hak imunitas, namun Adang menegaskan hak imunitas yang didapat harus dibarengi dengan etika-etika yang baik.
“Ini yang perlu digarisbawahi jangan sampai hak imunitas yang didapatkan tidak diikuti dengan etika yang ada,” pungkasnya.
Untuk itu Adang menyebutkan diperlukan dukungan kelembagaan, baik itu lembaga DPR maupun lembaga pendukung. Dukungan tersebut meliputi cara pandang, persepsi dan misi yang sama tentang Hak Imunitas Wakil Rakyat. (tn/aha)
Komentar