Pada tahun anggaran 2023, IKN akan menyerap Rp20,8 triliun dari pos Kementerian PUPR. Hingga 2024 tidak ada proyek baru di luar Renstra 2020-2024.
Prakiraan cuaca ekonomi dunia 2023 masih menunjukkan potensi guliran situasi yang cukup berkabut. Pandemi Covid-19 telah mendorong krisis pangan dan energi, yang berlanjut pada inflasi global. Gangguan geopolitik akibat perang di Ukraina membuat situasi krisis ini bertambah rumit dan ada kemungkinan krisis pangan, energi, dan inflasi berlanjut di 2023.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui, pada 2023 ada ketidakpastian soal cuaca ekonomi itu. Pemerintah Indonesia memperhitungkan betul potensi ketidakpastian itu. Maka dalam menyusun kebijakan ekonomi untuk mencapai tujuan “pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat’, instrumen APBN harus dioptimalkan.
‘’Seperti sering dikatakan Menkeu Sri Mulyani, APBN harus bisa menjadi shock absorber,’’ kata Menko Airlangga dalam keterangan pers tentang penjelasan Nota Keuangan dan Rancangan APBN 2023 yang dihelat secara online di Kantor Kementerian Keuangan, di Jakarta, Selasa (16/8/2022) sore.
Sebagai peredam guncangan, menurut Menko Airlangga, instrumen APBN akan digunakan untuk menjaga daya beli masyarakat dengan berbagai macam bansos dan subsidi, meski jumlahnya tak sebesar di 2022. Di luar itu APBN juga akan bergulir sesuai peran regulernya, antara lain, untuk pembangunan SDM, mendorong pertumbuhan UMKM dan IKM, pengadaan infrastruktur (guna mendorong laju reformasi ekonomi), dan banyak hal lainnya.
Reformasi ekonomi, menurut Menkeu Sri Mulyani, memerlukan rangkaian infrastruktur. ‘’Percepatan pembangunan infrastruktur itu diperlukan agar mendukung reformasi ekonomi,’’ ujar Menkeu, yang berbicara setelah Menko Airlangga dalam pemaparan nota keuangan itu. Reformasi ekonomi itu sendiri, antara lain, menyangkut ke program hilirisasi, efisiensi industri, pengembangan energi baru terbarukan, industri sirkular (daur ulang), dan sejumlah lainnya.
Dari ancar-ancar RAPBN 2023 yang mencapai Rp3,041 triliun, menurut Menkeu, belanja pusat Rp2.230 triliun dan transfer ke daerah Rp811 triliun. Secara sektoral, pos pendidikan memperoleh porsi terbesar (20 persen) yakni Rp608 triliun. Pos perlindungan sosial menempati posisi kedua, dengan Rp479 triliun, yang di dalamnya termasuk bansos dan berbagai subsidi (termasuk BBM).
Untuk belanja infrastruktur tersedia Rp392 triliun, yang dibelanjakan melalui pemerintah daerah maupun pusat oleh kementerian dan lembaga (K/L). Adapun sektor infrastruktur itu sendiri, kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, menyangkut urusan infrastuktur untuk energi, telekomunikasi, transportasi (jalan dan jembatan), sumber daya air (bendungan, pengendalian banjir, irigasi, air bersih, pengamanan pantai, drainase, sanitasi, dan lain-lain) serta perumahan rakyat.
‘’Amanah yang diberikan ke Kementerian PUPR hanya sarana transportasi, sumber daya air, serta perumahan. Untuk 2023, anggaran PUPR direncanakan Rp125,2 triliun,’’ ujar Basuki, pada acara konferensi pers Nota Keuangan RAPBN 2023 lintas K/L itu. Ada kenaikan Rp15 triliun dari 2022. Selebihnya, anggaran infrastruktur itu akan dibelanjakan oleh daerah dan K/L lain di pusat.
Dari rencana anggaran 2023 itu, menurut Basuki, tidak ada proyek baru di luar rencana strategis (renstra) 2020-2024 yang telah disusun. Anggaran yang ada diprioritaskan untuk merampungkan proyek yang sudah bergulir. ‘’Kami akan sangat selektif meloloskan proyek baru. Kecuali, bila ada perintah langsung dari presiden,’’ ujarnya, seraya menambahkan bahwa program-program itu tak mudah dibelok-belokkan karena sebagian adalah proyek multiyears. Basuki menginginkan, apa yang ditargetkan bisa selesai.
Di antara proyek-proyek multiyears itu, menurut Menteri PUPR, ada program 61 bendungan yang dicanangkan sejak 2015. Hasilnya sampai Agustus 2022 adalah 29 unit selesai; 9 lainnya rampung pada akhir 2022, dan sisanya ditargetkan tuntas di semester I-2024.
Proyek multiyears yang lain adalah jalan tol. Sampai Agustus 2022 ini telah 2.500 km jalan tol beroperasi, dan ditargetkan ada tambahan 365 km yang akan beroperasi paling lambat 2024. Kini, Kementerian PUPR fokus menyelesaikan renstra seraya menjalankan program OPOR, operasi, pemeliharaan, optimalisasi, dan rehabilitasi. ‘’Proyek yang sudah selesai kita operasikan, dan kita lakukan pemeliharaan. Kalau sudah beroperasi, kita pastikan bisa optimal, dan kalau ada hal yang kurang, kita rehabilitasi,’’ kata Menteri Basuki.
Dengan demikian, Menteri Basuki melanjutkan, semua yang dikerjakan Kementerian PUPR dijamin berfungsi dan bermanfaat. Tugas Kementerian PUPR memang membelanjakan anggaran negara. Namun, dalam pelaksanaannya, Menteri Basuki mengatakan, dampak keekonomiannya tetap diperhitungkan. ‘’Misalnya, terkait tenaga kerja, maka Kementerian PUPR terus melaksanakan program padat karya yang bisa mengerahkan tenaga kerja lokal dan bisa meningkatkan daya beli masyarakat,’’ papar Menteri Basuki.
Program perumahan rakyat juga memberi efek ekonomi yang besar dan luas. Ketika pembangunan rumah dijalankan, selain ada kebutuhan tenaga kerja, ada 141 barang diperlukan. Mulai dari pasir, bata, semen, kayu, paku, engsel, paku, kabel listrik, pipa, keramik, dan seterusnya. Industri lain ikut menggeliat. ‘’Kalau rumah sudah jadi, ada kebutuhan tempat tidur, kompor, kulkas, televisi, dan masih banyak lainnya. Semuanya itu ikut menggerakkan ekonomi,’’ ujarnya.
Belum lagi kini ada pula kewajiban PUPR untuk memenuhi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dalam pengadaan barang dan jasa. ‘’Yang ini untuk membantu UMKM,’’ kata Menteri Basuki.
Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, sudah resmi dianggarkan di 2022, dengan belanja sekitar Rp5 triliun. Alokasinya untuk infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, bendungan untuk pengendalian banjir dan sumber air baku, serta penyiapan lahan untuk pembangunan.
Anggaran pembangunan infrastruktur IKN sudah direncanakan Rp43 triliun di 2022-2024 oleh Kementerian PUPR. Khusus untuk 2023, tersedia alokasi Rp20,8 triliun, dan selebihnya untuk 2024. Dari anggaran IKN yang Rp20,8 triliun itu, alokasinya yang ke Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Rp1,1 triliun, Bina Marga (jalan dan jembatan) Rp8,7 triliun, Cipta Karya (bendungan, pengendalian banjir, instalasi air bersih, drainase dan sanitasi) Rp10,3 triliun, perumahan Rp0,5 triliun, dan Bina Konstruksi Rp100 miliar.
Secara umum, setelah dialokasikan ke IKN sebesar Rp20,8 triliun, anggaran PUPR 2023 akan dipakai untuk melanjutkan pembangunan jalan tol 297 km, bendungan 23 unit, tower untuk 4.575 hunian rumah susun, dan mendukung infrastruktur di sejumlah Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), antara lain di Danau Toba dan Dieng, Jawa Tengah.
Untuk perumahan rakyat, dengan target membantu pembangunan dan pengadaan sekitar 1,2 juta unit hunian baru, Kementerian PUPR menganggarkan Rp34,2 triliun. Adapun untuk program padat karya disediakan anggaran Rp13,7 triliun dengan target pengerahan sekitar 670 ribu tenaga kerja.
Sebagian dari pekerjaan padat karya itu untuk mendukung penyediaan jasa operasi, pemeliharaan, optimasisasi, dan rehabilitasi (OPOR) pada 2023. (Putut Trihusodo)
Komentar