Bupati Sampaikan Keberhasilan Agenda dan Permasalahan
MAJENE – Bupati Majene Andi Achmad Syukri memberikan gambaran umum kepada Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik tentang Kabupaten Majene yang merupakan salah satu daerah otonomi yang terdapat dari enam kabupaten di Sulawesi Barat.
“Kabupaten Majene memiliki topologi daratan rendah dan daratan tinggi dan penduduk sebagian besar bekerja di sektor pertanian, perikanan dan pertanian,” sebut Andi Achmad Syukri saat menerima Kunjungan Kerja (Kunker) Pj Gubernur Sulbar di Rumah Jabatan (Rujab) Bupati Majene, Rabu (08/06/2022).
Bupati Majene juga menyampaikan, bahwa luas wilayah Kabupaten Majene mencapai 987,84 kilometer bujur sangkar dan secara Administratif sebanyak 8 kecamatan, 20 kelurahan, 62 desa dan 40 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) 5480 orang dan jumlah penduduk Kabupaten Majene sebanyak 179.504 jiwa.
Dinyatakan, sesuai instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat PPKM level 2 dan level 1 bahwa Majene masuk dalam zona hijau dengan capaian vaksinasi dosis 1 yaitu 70,3 persen.
“Sebagai wujud pelaksanaan visi misi, terdapat beberapa agenda penting, diantaranya pelaksanaan aksi konvergensi stunting, bahwa Kabupaten Majene mengalami penurunan angkat stunting di Sulbar dan ini menunjukkan kesungguhan Majene lepas dari stunting,” ujarnya.
Diungkapkan, Kabupaten Majene direkomendasikan Mendagri untuk menjadi kawasan sebagai pilot project guna menopang kebutuhan pangan Ibu Kota Baru. “Pemkab Majene saat ini telah menyiapkan lahan di wilayah Kelurahan Tande dan Tande Timur seluas 157 hektar, untuk pengembangan komoditi jagung, bawang merah, kelapa dalam dan cabe termasuk ternak kambing,” terangnya.
Dituturkan, ke depan sejumlah komoditi itu, akan dilakukan pengembangan di setiap wilayah kecamatan Kabupaten Majene dengan potensi lahan seluas 1500 hektar. “Dan dalam waktu tidak lama ini, kita menjadi tuan rumah kegiatan MTQ tingkat Provinsi Sulbar,” akunya.
Selain sejumlah agenda penting lanjutnya, tentu Kabupaten Majene juga memiliki sejumlah permasalahan, seperti rawan bencana dengan resiko tinggi, gempa bumi, longsor dan banjir yang mengakibatkan beberapa rumah warga hanyut serta terendam lumpur yang terjadi di wilayah Kecamatan Malunda, Ulumanda dan Tubo Sendana, serta Majene sebagai jalur trans Sulawesi yang belum memiliki jalur alternatif.
“Sesuai komitmen awal saat pembentukan Sulbar, bahwa Kabupaten Majene ditetapkan sebagai Kota Pendidikan di Sulbar dan perlu dukungan infrastruktur dari Pemerintah Provinsi Sulbar dan Pemerintah Pusat, apalagi Majene tahun ini mengalami penurunan APBD secara signifikan jika dibandingkan tahun kemarin,” sebutnya.
Lebih dalam Bupati Majene menguraikan, bahwa juga terjadi pengurangan Dana Alokasi Umum (DAU) sehingga terbebani pada APBD 2022 kurang lebih 600 miliar, serta Dana Insentif Daerah (DID) dari Pusat sebesar 24 miliar 2021 dan menurun menjadi 2,3 miliar untuk 2022. “Dari pengurangan ini, hampir 40 miliar dan sangat mempengaruhi pelaksanaan visi misi kami ke depan, sehingga kita berharap ada perhatian khusus terkait sejumlah permasalahan ini,” harapnya.
Sementara, Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik mengaku, telah menerima sejumlah permasalahan atau keluhan, mulai dari Kabupaten Pasangkayu, Mamuju, Mamasa, Polman dan Majene. “Beberapa persoalan di Sulbar memang tidak mudah, namun satu sisi merasa bersyukur karena memiliki bentang alam yang memanjang.
“Dari 6 kabupaten terdapat 2 kabupaten menjadi penyangga untuk daerah luar, seperti Kabupaten Polman melebur dengan wilayah Sulawesi Selatan secara secara ekonomi, buktinya lebih dominan ke Makassar dari pada ke Mamuju. Dan Kabupaten Pasangkayu juga melebur dengan Donggala Sulawesi Tengah. Jadi tinggal Kabupaten Majene saat ini bagaimana cara kita untuk membangun Sulbar,” pungkasnya.
Hadir dalam rombongan Pj Gubernur Sulbar, para Pimpinan OPD jajaran Pemprov Sulbar, Wakil Bupati Majene Arismunandar, para Pimpinan OPD jajaran Pemkab Majene serta Forkopimda Kabupaten Majene. (shr)
Komentar